Dipicu Money Politics yang Masif di Akar Rumput, Ongkos Politik Tembus 1.000 Triliun

JAKARTA, NusaBali

Perhelatan politik di Indonesia menelan ongkos yang tidak murah. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut ongkos politik di Indonesia menembus Rp 1.000 triliun. Mahalnya ongkos politik ini dipicu salah satunya money politics yang masif di akar rumput.

“Ongkos politik yang mencapai Rp 1.000 triliun ini di luar penyelenggara pemilu, mahalnya karena ‘membeli’ suara dengan bagi-bagi sembako dan serangan fajar,” ujar Ahmad Doli seperti dilansir detikcom, Selasa (17/12). 

Ketua Komisi II DPR RI periode 2019-2024 ini mengatakan, secara formal Pemilu 2024 menghabiskan anggaran Rp 110 triliun. Sementara untuk Pilkada menembus angka Rp 37 triliun. “Itu sih tidak masalah. Yang menjadi problem di luar biaya-biaya formal. Seperti vote buying, money politics, politik transaksional terkait dengan moral,” ujar Ahmad Doli dalam sebuah podcast, Selasa.

Kata dia praktik politik uang tidak di tataran elit saja, tetapi masif di seluruh lapisan masyarakat. Ketika kandidat calon kampanye sudah disambut NPWP alias Nomor Piro Wani Piro (nomor berapa berani berapa,red). Menurut Ahmad Doli, ada ribuan calon dari parpol saat Pemilu 2024 bertarung berebut kursi DPR. Sehingga tinggal dihitung saja jumlah uang yang dikeluarkan para kandidat untuk biaya politiknya. “Kalau ini (money politics) dibiarkan akan merusak moral bangsa,” tegasnya.

Sementara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai bahwa mengetahui akar masalah dari politik uang yang membuat biaya politik tinggi menjadi hal yang paling penting saat ini. Bima Arya menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons wacana dari Presiden Prabowo Subianto agar sistem pemilihan umum (pemilu) di daerah diubah, yakni dari pemilihan langsung menjadi dipilih oleh DPRD. “Pemilihan di DPRD adalah salah satu opsi, tetapi yang paling penting saat ini adalah mengidentifikasi, memahami akar masalah dari politik biaya tinggi, itu dulu. Jangan sampai akar masalahnya apa kemudian solusinya ke mana, harus nyambung semua,” kata Wamendagri Bima Arya usai berkunjung ke SMAN 34 Jakarta, seperti dilansir ANTARA, Selasa (17/12).

Wamendagri Bima Arya mengatakan bahwa wacana yang disampaikan Presiden disebabkan perhatiannya atas fakta yang berkembang di masyarakat, yakni adanya biaya politik yang tinggi dalam pemilu. “Ini ditangkap oleh Presiden, dan kemudian memerintahkan kepada kami untuk mulai melakukan kajian. Ini kami berkolaborasi juga dengan teman-teman kampus dan peneliti karena akan ada banyak opsinya,” ujar mantan Walikota Bogor ini.n